Dokumenter pendek A Tale for My Daughter (Wulan Putri, 2024) punya pendekatan yang unik mengenai isu lingkungan di Papua. Selama lima belas menit, lensa kamera dengan sabar menampilkan berbagai gambar memori komunitas adat Awyu, termasuk tangkapan prosesi upacara sasi, atau larangan mengambil panen dari wilayah tertentu. Visualisasi tersebut ditemani rekaman suara Mama Rikarda Maa, seorang Ibu Awyu yang dengan lembut menceritakan kisah dan harapan-harapan untuk putrinya.
Film pendek yang berjudul asli Tutaha Subang ini adalah bagian ketiga dari rangkaian dokumenter pendek yang kini dikenal sebagai “Trilogi Awyu”. Trilogi ini mendokumentasikan perjuangan komunitas adat Awyu di Papua Selatan untuk melindungi tanah adat mereka dari eksploitasi dan kerusakan akibat perluasan kebun sawit. Bagian pertamanya, Mama Lihat Awan Jatuh (Wulan Putri, 2023), mengikuti Mama Laurensia Yame yang mendayung perahu di Sungai Digul sambil menceritakan kesehariannya sebelum, selama, dan setelah kedatangan perusahaan sawit. Sementara bagian kedua, Asu Pemige Sawa Pemige (Wulan Putri, 2024), mengikuti perjuangan Bapak Hendrikus Woro menentang perkebunan sawit, termasuk melalui litigasi hukum dan prosesi sasi.
Pendekatan estetik Tutaha Subang bisa dibilang cukup berbeda dari entri-entri sebelumnya yang lebih banyak menampilkan wajah dan rekaman video subjeknya. Karena rasa penasaran setelah menonton, saya menyempatkan diri untuk berbincang dengan kedua sineas yang terlibat—yakni Kak Wulan Putri selaku sutradara dan penulis, serta Kak Harryaldi Kurniawan selaku penyunting film. Di siang yang mendung itu, kami bertiga bercengkerama di bawah atap rumah festival Minikino Film Week 11, sembari menyeruput kopi dan membahas pendekatan serta akar-akar kreatif di balik pilihan estetika trilogi ini.
Wawancara berikut telah disunting agar lebih ringkas dan jelas.
AUDIE: Bolehkah Kak Putri bercerita tentang awal mula ide mengangkat isu lingkungan di Papua dan bagaimana proses perkenalan dengan teman-teman Awyu di kawasan Digul?
PUTRI: Waktu itu ada obrolan di salah satu acara yang melibatkan Project Multatuli dan Greenpeace. Karena adanya kesamaan fokus kami bertiga yang banyak bersinggungan dengan aktivitas warga, akhirnya tercetus ide untuk membuat film tentang Papua! Namun, film ini juga bertujuan mempertanyakan cara kita berbicara tentang isu Papua; tidak hanya dari segi konflik adat, tanah, dan agraria. Bukan berarti tidak pernah, tetapi eksplorasi kisah-kisah perempuan bisa dibilang masih belum terlalu banyak.
Kebetulan latar belakang kami berdua adalah pengarsipan audiovisual dari aktivitas perempuan melalui inisiatif Perempuan Berkabar. Karena fokus kami pada isu perempuan, tercetuslah ide untuk membuat trilogi yang membicarakan komunitas Awyu dari sudut pandang perempuan. Baik dari perspektif saya sebagai director yang perempuan, maupun dari protagonisnya yang juga perempuan.
AUDIE: Kak Putri sering mendeskripsikan diri sebagai sejarawan, dan menurut saya pendekatan Kak Putri ini bisa disebut sebagai oral history. Kebetulan trilogi ini mencakup oral history yang masih berlangsung dan cukup berisiko bagi narasumber. Misalnya, kita tahu ada teman-teman di Jayapura yang berbicara dengan BBC Indonesia mengenai isu mereka dan akhirnya malah diminta “klarifikasi” oleh Polres. Apakah Kak Putri mengambil langkah-langkah tertentu untuk memitigasi risiko serupa?
PUTRI: Bisa dibilang oral history. Kalau kita bahas satu per satu, yang pertama ada Mama Lihat Awan Jatuh. Kebetulan Mama Lau [Laurensia Yame, protagonis utama] memang sudah pernah ikut berjuang beberapa kali. Teman-teman Greenpeace pun sudah menyediakan backup untuk keselamatan subjek dan protagonis. Sejauh ini beliau baik-baik saja, karena kebetulan film ini lebih menggambarkan slice of life dari Mama Lau sendiri. Kami meminimalisir penokohan tunggal yang terlalu provokatif.
Selain itu, ini juga alasan mengapa pendekatan visual Tutaha tidak benar-benar menampilkan protagonisnya secara langsung. Ketika proses produksi, kebetulan Mama Rika [Rikarda Maa, protagonis utama] sedang hamil sembilan bulan. Ketika saya kembali ke Jakarta, sekitar dua hingga tiga hari setelah syuting, beliau baru saja melahirkan. Kondisi-kondisi ini juga yang membuat kami memilih pendekatan yang lebih banyak menggunakan fotografi, sehingga ia tidak muncul secara langsung.
Kalau Pak Franky [Hendrikus Woro, protagonis utama Asu Pemige, Sawa Pemige] memang sudah sangat aktif. Bahkan sebelum kami datang, beliau sudah bergerak dan menghubungi gereja-gereja, dan hal inilah yang akhirnya menghubungkan beliau dengan Greenpeace dan rekan-rekan. Di luar film ini pun Pak Franky memang sangat melek politik! Dia tahu apa yang terjadi, dan apa yang harus dia lakukan untuk menyelamatkan tanah adat.
AUDIE: Nah, menghubungkan ketiga film ini, ada satu benang merah yang saya perhatikan, yaitu lagu dan puisi di semua filmnya! Bolehkah Kak Putri dan Kak Harry bercerita mengenai pilihan ini?
PUTRI: Saya pernah menonton suatu film, dan ketika ada satu adegan di mana kawan-kawan Papua sedang berada di hutan, suara-suara ambience hutan dipotong dan digantikan dengan piano. Ini menurut saya sangat mengganggu. Saya ingin terhubung dengan ambience-ambience itu dan mendengar suara-suara Papua. Ambience-ambience itulah yang penting, supaya orang-orang mendengar nuansa dan nyanyian Papua apa adanya. Saya memang ingin memaparkan ambience dan lingkungan Papua secara sensoris.
AUDIE: Dan menurut saya, hal ini memang tercapai karena ketika menonton Mama Lihat Awan Jatuh, saya benar-benar merasa seperti berada di Sungai Digul bersama Mama Lau yang mendayung perahu!
HARRY: Keyword-nya adalah, Putri benar-benar mencoba tidak mengekstraksi Papua. Misalnya, dalam lima tahun terakhir, ada banyak film yang diproduksi dan mengekstraksi Papua. Mengglorifikasi dengan piano dan sebagainya. Pilihan-pilihan tersebut akhirnya terjerumus ke dalam “dramatisasi”. Keyword kami adalah tidak mengekstraksi Papua.
PUTRI: Karena pada dasarnya saya sadar bahwa posisi saya bukan sebagai orang Papua. Posisi saya bagaimanapun juga adalah orang luar yang datang ke suatu komunitas masyarakat adat. Dan menurut saya yang paling penting adalah mengantarkan penonton untuk merasakan sendiri bertemu dengan masyarakat tersebut secara sensoris—melalui visualisasi yang lebih lambat (slow). Supaya kita tidak terburu-buru menggagas tatapan kita terhadap orang-orang suku Awyu.
HARRY: Terkait dengan editing, pendekatan kita adalah meminimalisir intervensi. Peristiwa-peristiwa itu dibiarkan mengambang. Pada akhirnya, keambangan itu menjadi sangat reflektif. Ketiga film ini mengajak orang-orang untuk mengikuti hal-hal yang lebih intim. Misalnya close-up-nya yang ditahan lama dan berulang-ulang, namun bukan repetisi. Tentu belum sempurna, tetapi pendekatan tersebut adalah eksperimen yang dilakukan oleh director. Tujuannya? Itu tadi, bisa jadi proses mitigasi [dari ekstraksi].
PUTRI: Intinya memang ingin mengajak penonton berhadap-hadapan dengan kawan-kawan di Suku Awyu. Saling melihat. Itulah mengapa pendekatannya banyak menggunakan close-up, centre shot.
HARRY: Jadi, penonton tidak diajak untuk langsung begitu saja!
PUTRI: Iya, supaya penonton punya kesempatan sendiri untuk melihat Papua. Trilogi ini tidak “menyuapi” atau menyuguhkan kesimpulan, tetapi memberikan penonton kesempatan untuk memaknai sendiri visual yang ada di hadapan mereka. Kemudian kami berharap, pilihan pendekatan “wajah sebagai lanskap” itu bisa membantu kita membicarakan Papua sebagai lanskap yang tidak hanya geografis.
AUDIE: Menarik sekali filosofi “wajah sebagai lanskap” ini. Apakah dengan pendekatan yang berbeda dari film dokumenter lingkungan pada umumnya—yakni meminimalisir visual hutan atau sawit—Kak Putri dan Kak Harry mendapat umpan balik atau kritik dari penonton?
PUTRI: Ya, umpan balik itu cukup banyak kami terima. [Pertanyaannya] “Visual hutannya di mana? Visual sawitnya di mana?” Padahal, yang ingin kami bicarakan melalui trilogi itu adalah bagaimana Sungai Digul merupakan Ibu peradaban bagi Suku Awyu. Ini mencoba menawarkan “tawaran lain” atas lanskap dan persoalan di Papua.
HARRY: Benar. Kalau kita tarik diskursus sepuluh tahun ke belakang, terutama soal film dengan isu lingkungan, seringkali terlalu ambisius dan malah terjerumus ke dalam perasaan kepemilikan. Persepsi-persepsi tersebut yang coba kami tunda. Kami ajak untuk pelan-pelan! Turunannya adalah pendekatan yang kaitannya dengan estetika.
PUTRI: Soalnya persoalannya benar-benar kompleks. Kalau berbicara dari perspektif hukum, kita masih belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur soal masyarakat adat. Kita punya undang-undang sektoral tentang kehutanan, agraria, dan investasi, tetapi tidak memberikan ruang pada masyarakat adat sehingga akhirnya tidak ada perlindungan dan pengakuan. Padahal perlindungan ini asalnya dari pengakuan. Bagi kami, trilogi ini lebih mengarah kepada cerita-cerita personal bahwa Papua bukan data, bukan angka, tetapi adalah orang-orang yang hidup di dalamnya.
HARRY: Itulah proyeksi dari narasi-narasi kecil yang selama ini tidak dianggap.
PUTRI: Padahal narasi-narasi kecil itu selalu politis. Personal is political!
HARRY: Terus ada keyword yang lain. Untuk memahami trilogi, kamu harus memahami ritme! Di ibu kota, semuanya serba cepat. Akibatnya, kita memandang Papua seharusnya cepat juga. Trilogi ini semacam usaha untuk membatalkan perspektif perkotaan itu.
PUTRI: Kami juga ingin berbicara soal siklus waktu. Bagaimana siklus waktu masyarakat adat sesungguhnya sangat berbeda dari masyarakat perkotaan. Misalnya, Pak Franky bercerita kalau siklus waktu masyarakat Awyu itu seturut kebiasaan berburu. Ketika matahari berada di posisi tertentu, mereka harus ke hutan untuk berburu. Jadi sebenarnya konsep waktu bagi masyarakat Papua itu bukan “jam dua belas” atau “jam satu”. Konsep waktu yang ada bagi kita, Greenwich Mean Time, kalau kita baca sejarahnya adalah bentukan kolonial yang berfungsi untuk melayani empire. Makanya penting bagi kami mencari cara membicarakan siklus waktu kawan-kawan Awyu yang berbeda dengan siklus waktu orang yang bangun jam delapan untuk mengejar deadline.
AUDIE: Kalau aku izin menggunakan “bahasa kota”, yang aku dapatkan di sini adalah decentering perspektif urban, ya? Agar kita mendengarkan, karena banyak sekali pandangan bahwa kalau membicarakan Papua, harus membicarakan begini atau begitu, padahal perspektif-perspektif itu mungkin datangnya juga bukan dari kawan-kawan Papua sendiri. Mungkin simpatis, tetapi bisa jadi bentuk dari neokolonialisme itu juga, ya?
PUTRI: Ketika kita berbicara mengenai Papua di Jakarta, kalimat yang sering terdengar adalah, “Tapi apakah masyarakat Papuanya sudah melek politik?” Padahal dari yang kami tahu, masyarakat Awyu sudah bergerak sebelum bertemu kami! Ini harus dilihat sebagai kesadaran politik. Kesadaran politik itu kan bukan perkara mereka mau bikin partai politik atau mau memerdekakan diri, tetapi hal-hal yang berhubungan dengan keseharian dan hak hidup mereka. Tetapi kesadaran ini kadang masih disanggah dengan pertanyaan, “tapi angka dan datanya di mana?” Padahal jelas mereka punya siklus waktu dan kebiasaan-kebiasaan sendiri.
HARRY: Setelah trilogi ini, kita belajar bersabar. Kira-kira begitu! Termasuk tentang persepsi bahwa pada akhirnya kita bisa bicara soal neokolonialisme dan sebagainya. Yang menarik, ada proses negosiatif yang mendorong untuk membahas hal-hal yang “lebih film” juga. Soal estetika yang juga politis, tentang bagaimana memproduksi dan mengkonstruksi. Hal-hal yang muncul dari proses produksi dan melatarbelakangi mengapa pendekatan ini muncul. Mengapa saya membicarakan ini? Karena cukup disayangkan kita sering terjebak juga dengan pandangan orang-orang kota.
PUTRI: Kita juga tidak mau memproklamirkan bahwa kita sudah melakukan semuanya. Proses ini adalah sebuah eksperimen untuk mencari pola pendekatan baru yang menurut kami patut dipakai dalam trilogi itu.
AUDIE: Karena beranjak dari kesadaran mendekati isu ini sebagai filmmaker dari luar, begitu ya?
PUTRI: Benar.
AUDIE: Berbicara soal berhadapan, menurut saya pembahasan dari film ini sebenarnya cukup mematahkan hati, karena perjuangan-perjuangan yang dibawakan di film-film sebelumnya tidak terselesaikan dengan baik dan harus dilanjutkan oleh generasi selanjutnya. Selama proses membuat Tutaha Subang ini, pendekatan apakah yang Kak Putri gunakan untuk menghadapi kegundahan-kegundahan tersebut?
PUTRI: Proses pengerjaan ini memang menjadi cukup personal. Kalau soal pendekatan penyelesaian isu, misalnya tentang penggunaan metode partisipatoris, saya percaya bahwa kawan-kawan Papua itu berdaulat dan bisa berpikir sendiri. Kalau seandainya ada hal-hal yang mereka tidak setujui, mereka terbuka untuk berkomunikasi dan membicarakan soal itu.
Yang lebih penting bagi saya adalah mencari jembatan antara pengalaman saya sebagai perempuan yang bukan Papua dengan pengalaman kawan-kawan Awyu. Kalau istilah kami, ini perkara “memanen pengalaman kami bersama sebagai perempuan”—bahwa dalam kehidupan kami sebagai perempuan, di mana titik temu kami dengan Mama Lau dan Mama Rika sebagai perempuan Papua.
Sebenarnya kami punya kesamaan: kami punya anak perempuan. Saya lahir di Sumatera Barat, tetapi orang tua saya sudah tidak lagi mewariskan tanah—masih punya rumah, tetapi tidak tahu lagi di mana tanah leluhur saya. Sudah hampir sepenuhnya tercerabut. Ketika pandemi, saya harus pindah ke Jakarta karena saya tidak punya lagi tanah yang bisa saya kelola. Mungkin ini juga yang sedang dihadapi oleh kawan-kawan di Papua. Bagaimana ketercerabutan mereka dari tanah dan sungai itu sedang berlangsung. Bagi komunitas-komunitas di luar Papua, hal itu sudah terjadi. Misalnya di Sumatera, tanah-tanah kami sudah mengalami proses menjadi kebun tebu, sawit, dan tembakau sejak seratus tahun lalu.
Jadi, saya pikir pertemuannya di situ, pengalaman kami sebagai perempuan yang tidak punya ini. Bicara soal ketakutan akan masa depan di mana kami bertanya, “bisa mewariskan apa sih kepada anak-anak kita?” Karena itu sendiri yang saya alami. Nanti kalau ada apa-apa dengan kami berdua, anak kami akan pulang ke mana? Ini proses refleksi saya sebagai masyarakat adat Minangkabau yang juga tersingkir dari tanah tempat saya tinggal.
Dalam kasus kawan-kawan Papua, belakangan ini marak pembicaraan soal proyek-proyek MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) dan juga PSN (Proyek Strategis Nasional). Juli Antoni bilang tujuh juta hektar akan dialihkan menjadi kebun sawit dan semacamnya. Pemerintah hanya membayangkan bagaimana mengubah tanah menjadi kebun sawit tetapi tidak membayangkan bahwa di antara tanah-tanah yang akan dialihfungsikan itu, ada banyak sekali hidup dan nyawa manusia yang bergantung pada tanah dan sungai.
AUDIE: Membicarakan soal kehidupan-kehidupan yang ditangkap, didokumentasikan, dan diberi ruang untuk tampil melalui trilogi—tentunya ketiga film ini juga menceritakan adanya konflik horizontal di tengah masyarakat Awyu mengenai respons terhadap ekspansi lahan sawit. Bagaimanakah proses pembuatan trilogi berinteraksi dengan konflik tersebut, terutama dengan pihak-pihak yang berseberangan?
PUTRI: Di tahun 2023, Suku Awyu memang sedang mengajukan gugatan ke PTUN Jayapura. Tuntutan mereka menyatakan bahwa ada cacat prosedural dalam proses AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang dilakukan oleh perusahaan sawit, karena tidak adanya batasan yang jelas antara tanah yang akan digunakan perusahaan dengan tanah yang tidak akan diganggu. Ketika gugatan mereka ditolak, mereka mengajukan banding ke Mahkamah Agung (MA). Trilogi ini memang merupakan bagian dari kampanye untuk mendukung gerakan kawan-kawan. Sayangnya, di tahun 2024 putusan keluar dan kasasi mereka dinyatakan kalah.
Mama Rika sendiri sempat beberapa kali datang selama proses advokasi, baik untuk bersaksi di Jayapura ataupun untuk berorasi di Jakarta. Sepulangnya, Mama Rika memang masih menerima intimidasi. Makanya pendekatan kami sangat berhati-hati, termasuk dengan tidak mendistribusikan Tutaha melalui kanal YouTube.
Namun, pihak-pihak yang berseberangan ini memang menjadi kendala produksi. Saat produksi, sering ada yang datang dan bertanya ini sedang ngapain. Apakah pihak tersebut merupakan bagian dari komunitas Awyu yang berpihak pada kawan-kawan, atau justru yang malah berpihak pada perusahaan? Saya perlu berhati-hati. Jadi, saya tidak serta-merta terbuka setiap bertemu orang. Saya konfirmasi dulu dengan kawan-kawan ketika ada yang mengajak bicara, ini aman tidak? Tapi kalau Mama Lau, saya tidak pernah terima kabar ada intimidasi. Karena mungkin hanya slice of life, orang-orang yang berseberangan itu tidak menyadari begitu.
AUDIE: Bergerak dari situ, saya ingin bertanya soal Perempuan Berkabar. Tadi kita mengobrol soal bagaimana inisiatif ini mencari pengalaman kolektif. Selepas dari trilogi ini, apakah ada cerita-cerita lain yang kini ingin diangkat?
HARRY: Ada rencana memproduksi lebih lanjut, karena kami punya banyak footage dari Papua Selatan. Kami sedang mencoba untuk membuat yang keempat!
PUTRI: Entah ini akan menjadi tetralogi, atau trilogi, atau menyempil dari trilogi—belum pasti, tapi ada kemungkinan. Di luar itu, Perempuan Bercerita memang tetap fokus ke isu-isu perempuan. Kebetulan kami sedang menjalani proses development sebuah feature tentang seorang ibu di Sumatera Barat. Dia aktivis, dia dokter, dan punya dua anak—satunya autis, satunya skizofrenia. Saya tidak tahu persis isu perempuan yang kami bicarakan itu akan berbentuk seperti apa, tetapi intinya terletak pada merekam pengalaman perempuan.
HARRY: Lebih spesifiknya lagi, mungkin isu perempuan dalam bentuk pengetahuan dan praktik.
PUTRI: Ya! Tidak dibatasi pada isu lingkungan atau isu kesehatan mental, tetapi kami bergerak di antara wilayah-wilayah itu.
Penulis: Audie Ferrel
Discussion about this post